Akhir-akhir ini berbagai media digital ramai dengan pemberitaan ijazah palsu. Harusnya hal tersebut tidak terlalu sulit untuk diselesaikan. Akan tetapi sulit atau tidaknya masalah itu tergantung kepada pihak-pihak yang terlibat dan masyarakat luas sebagai penonton tetapi dapat terlibat secara interaktif di jaman serba digital ini.
Memprihatinkan memang, tetapi faktanya masalah ini cenderung berlarut-larut, bertele-tele, dan seterusnya. Hal ini menjadi indikasi adanya motif pendorong di belakang masing-masing kubu yang berseteru.
Di pihak yang mempertanyakan, terus meng”explore” apa saja yang dapat ditemukan. Misalnya dari masalah format, jenis huruf yang digunakan, penomoran, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Seperti menguji sebuah teori, jika ditemukan satu kesalahan maka teori itu dinyatakan tidak berlaku.
Belum diketahui targetnya apakah ingin mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya tidak pernah kuliah di UGM, atau mengakui Jokowi pernah kuliah di UGM tetapi tidak lulus, atau Jokowi sebenarnya lulus dari UGM tetapi ijazahnya palsu? Hal ini karena skripsi, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan, serta eksistensi Jokowi di UGM selama periode 1980-1985 juga dipertanyakan, selain itu ijazah SMAnya pun juga disinyalir palsu.
Di sisi lain, pihak Jokowi terlihat pelit dalam menyampaikan secara terbuka bukti-bukti maupun fakta-fakta untuk menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut dengan alasan data yang disampaikan dapat dipakai untuk mencari-cari masalah lebih jauh seperti data yang pernah disampaikan UGM. Selain itu dari sisi hukum ada kaidah siapa yang mendalilkan (dalam hal ini pihak yang mempertanyakan) maka dialah yang harus membuktikan.
Sikap seperti ini sebenarnya sudah dapat diduga, yang akan dilakukan dalam kedua kemungkinan baik palsu maupun asli:
- Misalnya jika benar ada pemalsuan atau ada hal yang disembunyikan, jelas ini menjadi reaksi yang wajar dari seorang/sekelompok pelaku pemalsuan.
- Jikapun semuanya asli dan benar, maka isu ini akan menjadi kesempatan untuk membangun kembali simpati masyarakat sekaligus membangun momentum sampai membesar dan antiklimaks pada waktu pembuktian (misalnya di pengadilan) sehingga pihak lawan nantinya akan kehilangan kepercayaan publik.
Di sini kita sebagai masyarakat harus berpikiran jernih dalam melihat masalah ini. Banyak isu yang lebih penting sebenarnya, misalnya kasus pagar laut dan sebagainya menjadi tenggelam dengan ramainya berita ijazah palsu ini. Di sinilah gampangnya bangsa Indonesia “digocek” melalui media. Seperti sepakbola yang namanya “menggocek” seolah olah menendang bola ke arah kanan padahal targetnya arah kiri.
Karena pihak yang mempertanyakan hanya berkutat di dalam konteks format dokumen/gambar yang sudah dalam format digital di mana dalam proses konversinya terjadi perubahan bahkan terbuka peluang untuk editan. Harusnya jika ingin menyangkal bahwa Jokowi kuliah di UGM, cukup ditunjukkan bukti misalnya dalam periode 1980 – 1985 Jokowi terdaftar di Unair Surabaya misalnya, atau misalnya ada saksi Jokowi kost di Bandung, atau jika tidak kuliah saat itu Jokowi jadi sales mebel di kota Semarang misalnya.
Jika mau, pihak Jokowi sebenarnya dapat melakukan konferensi pers terbuka yang diliput banyak media dan direkam untuk mencegah edit dan rekayasa di kemudian hari, dengan menguraikan pengalaman-pengalamannya, nilai-nilai kuliahnya di transkrip kuliah dan sebagainya.
Karena hal-hal di atas tidak dilakukan, dan mungkin ada pihak ketiga yang ikut “menggocek”, maka polemik ini tetap berputar putar yang menghabiskan waktu dan perhatian masyarakat yang awam terhadap motif dan permainan di belakangnya. Masyarakat sendiri harus lebih cerdas dan berpikiran jernih dalam mengkonsumsi banjirnya informasi yang tidak jelas benar atau salahnya.