Awal Januari 2025 media dihebohkan oleh adanya pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di pantai utara kecamatan Pakuhaji kabupaten Tangerang. Sebelum viral, sebenarnya keberadaan pagar laut tersebut sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada tanggal 14 Agustus 2024, kemudian DKP Provinsi Banten melakukan pengecekan pada tanggal 19 Agustus 2024, dan kembali melakukan kunjungan pada bulan September 2024.
Karena pagar laut tersebut bersebelahan dengan area Pantai Indah Kapuk yakni PIK-2, maka banyak yang menduga bahwa pagar laut tersebut merupakan proses awal reklamasi laut yang dipagari untuk dijadikan area perluasan Pantai Indah Kapuk. Pihak managemen Pantai Indah Kapuk PIK-2 membantah keterlibatan mereka dengan pagar laut tersebut. Kemudian ada wacana bahwa pagar laut tersebut dibuat atas swadaya masyarakat meskipun pembuatannya menelan biaya puluhan miliar sementara manfaat nyata untuk masyarakat tersebut tidak kelihatan. Justru lebih dari 3.000 nelayan dan 500-an penangkar kerang terganggu, merugikan secara ekonomi dan ekologi.
Area laut adalah wilayah negara yang tidak bisa sembarangan diserobot, maka hal ini merupakan pelanggaran serius. Penyerobotan area milik negara dapat termasuk pelanggaran kedaulatan negara.
Akan tetapi dalam perkembangannya hanya seorang Kepala Desa dan seorang Perangkat Desa yang diproses hukum, bahkan mereka berdua dibebaskan dari tahanan April 2025. Ini sangat mengusik keadilan, pelanggaran seberat itu negara dengan banyak aparatur pemerintahnya tidak sanggup atau takut untuk memproses hukum otak dan penagggung jawab atas pelanggaran kedaulatan negara tersebut.
Ternyata kasus pagar laut juga terjadi di Bekasi dan di Sidoarjo. Kasus pagar laut hanya “puncak gunung es” dari banyak macam pelanggaran kedaulatan negara maupun perampasan hak rakyat Indonesia, mulai dari penggusuran secara fisik, sampai hilang atau berkurangnya hak-hak secara hukum karena undang-undang yang telah dirubah untuk mengakomodir korporasi dan oligarki.